perubahan uud. Anggota DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. perubahan uud

UU No. Sementara itu, Amandemen UUD 1945 kedua. Dokumen : Pemerintah Pusat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang. 00 WIB. UU No. Tujuan dibuatnya kesepakatan dasar adalah agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR 2002, diterbitkan Undang. Perubahan Piagam Jakarta dan Rancangan UUD dalam Sidang PPKI. Dan tak lupa juga Presiden dalam menjalankan perannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Bagian Batang UUD 1945, menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. 1. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam Sidang Pertama babak ketiga. 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi MPR. Hendrawan Supratikno juga sangat tegas mengatakan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 demi sistem ketatanegaraan yang lebih baik ke depan, perlu dilakukan dan harus dengan momentum yang tepat untuk pelaksanannya. undang untuk melakukan perubahan UU tentang PDRD. KOMPAS. , hlm 44. Alasan mengapa UUD 1945 harus di amandemen : 1. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,. UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen). 151-152. #MPRRumahKebangsaan. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH. Pasal 20A ditambahkan dan mencakup empat ayat, terdiri dari (1), (2), (3), dan (4). Lindra Darnela Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan | 137. Tempo merangkum sejumlah perubahan utama yang terjadi, berikut di antaranya: 1. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. 28. * Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi : BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang. Dilakukan perubahana terhadap 9 Pasal (Psl. Menurutnya, pasca reformasi, UUD 1945 berkembang pesat, dari 1. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945 Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi (pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masya-rakat, pemerintah maupun oleh kekuatan sosial politik, ter-masuk partai politik. Bahkan UU PPN yang berlaku saat ini (berdasarkan perubahan tahun 2009) mengikuti perkembangan perpajakan beberapa negara menjadi lebih menuju ke goods and services tax (GST). Latar Belakang Setelah lengsernya Presiden Soeharto yang dibarengi dengan kelahiran Reformasi Indonesia, salah satu tuntutan pada masa Reformasi yahun 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. U. UU tersebut akan tetap menjadi sah dalam waktu 30 hari setelah disetujui dan harus diundangkan. Berdasarkan sejarahnya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. 48 Tahun 1950). 2. Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, setelah mengalami sedikit perubahan pada alinea keempat, tepatnya. Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, sedangkan amandemen keempat terjadi dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-11 Agustus 2002. UUD, sedangkan menurut tradisi Eropa perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD. Mekanisme Perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Rajawali Pers, hlm. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara. Sementara itu, aturan. Soekarno, Ketua Panitia Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu: Mengacu pada Pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah: Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tuntutan reformasi yang menghendaki agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, sebenarnya telah diawali dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pasal 27 Ayat 3 mengatur tentang bela negara, sedangkan Pasal 30 Ayat 1 mengatur tentang. 5 Ibid. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UUD 1945, usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Perubahan (Amandemen) UUD 1945: 1. Lebih dari itu, terjadi perubahan secara struktural dan komprehensif terhadap beberapa lembaga negara. Perubahan substantif ketiga yang mendapatkan perhatian publik, yaitu Pasal 39 tentang penambahan masa jabatan kepala desa sembilan tahun dan Pasal 72 tentang. Harus dipahami bersama, UUD 1945 dalam satu naskah bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. Misalnya Amerika Serikat di mana 3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui. Pembicaraan “sistem pemerintahan” Indonesia terutama setelah amandemen UUD 1945 menjadi sangat berguna dan relevan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan praktek berpemerintahan. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 1. *) : Perubahan Pertama **) : Perubahan Kedua *) : Perubahan Keempat UNDANG­UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses yang panjang agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pada tatanan suatu negara. Teks Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen selama beberapa kali. (Dok. 1) Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 14 s. •Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Perubahan dilakukan dengan. 2 UUD 1945 Sebelum Perubahan terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Tambahan, dan Penjelasan. 21 Maswadi Rauf, Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, Internet, Pdf 22 Aidul Fitriciada Azhari, ”Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945, Dari Demokratisasi Ke Perubahan Sistem”, Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, benturan kepentingan itu berpotensi menjadi perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi. 8 BAB III PEMBAHASAN A. 14 A. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. 2 Kesahihan undang-undang dasar 1945 sebelum reformasi coba dikembalikan oleh para purnawirawan TNI yang memang setia pada Pancasila dan undang-undang dasar 45. Jika perubahan menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD yang asli itu tidak banyak mengalami perubahan. (2019), amandemen (perubahan) UUD 1945 pertama pada 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Pada dasarnya, dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dimuat ketentuan perubahan konstitusi. Perubahan dilakukan terkait nama, substansi materi maupun masa berlakunya. Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta. 6 Empat kali Perubahan UUD NRI Tahun 1945 memiliki konsep yang sejalan dengan teori trias politica Montesquieu mengenai separation of power, yang mana tidak menitikberatkan kekuatan pada satu lembaga semata. Perubahan Pasal 24 UUD 1945 dilakukan dalam amandemen ketiga (tahun 2001) dan amandemen keempat (tahun 2002). Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak. menghapus atau. perubahan ke empat UUD 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) menyatakan: Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Agustus 2002 (Perubahan Keempat UUD 1945). Amandemen keempat dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 1 - 11 Agustus 2002. Perubahan UUD 1945 dengan dasar argumentasi bahwa Perubahan UUD 1945 secara formal memperkuat sistem ketatanegaraan, namun praktik berkonstitusi justru menunjukkan gejala memperlemah sistem ketatanegaraan tersebut. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai. Perubahan tersebut juga mencakup penghapusan lembaga negara tertentu. Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi UUD 1945. Dalam konteks hierarkisitas, bahwa UUD 1945 adalah konstitusi resmi tertulis danBerikut isi perubahan dalam Amandemen ketiga UUD 1945: Baca juga: Amandemen Ketiga UUD 1945: Latar Belakang dan Perubahannya. Seiring dengan itu, dimuat pula UUD 1945 yang disusun dalam satu naskah. TEMPO. 4 3 MPR RI, 2012. Perubahan terhadap UUD diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. 92, TLN NO. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Amendemen UUD 1945 di Indonesia terjadi sebanyak empat kali. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Teks Proklamasi, UUD 1945, dan Pancasila untuk Upacara 17 Agustus. Ada 9 dari 37 pasal di dalam UUD yang berubah. Panitia Ad Hoc I menyusun. HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Setidaknya telah empat kali Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen pada periode tahun 1999-2002. Selama empat kali amandemen, sejumlah pasal dan bab di UUD 1945 mengalami perubahan. Amandemen tersebut menyempurnakan sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Prosedur perubahan konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara bagian dalam negara federal. Itu sebabnya, (sebelum Perubahan UUD), Penjelasan UUD Negara RI, tentang Sistem Pemerintahan Negara disebutkan bahwa MPR merupakan penjelmaanLatar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Dalam amandemen tersebut, UUD 1945 mengalami perubahan dan penambahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Buku Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan dokumentasi gagasan dari akademisi muda yang menjadi fi nalis Constitutional Draftingperubahan maka akhirnya Undang-undang dasar 1945 secara konstitusional berhasil diamandemen. Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 NRI diatur oleh bab . UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden,. 6216, LL SETKAB : 30 [email protected] UUD 1945 yang membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tentunya banyak hal yang perlu dilakukan perubahan tidak hanya revisi, tapi juga sinkronisasi dengan UU yang baru,” kata Lidya dalam FGD “Urgensi Perubahan atas Undang-Undang No. Amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan. dan dengan perat. d 21 Oktober 1999 melalui Sidang Umum MPR 1999. “Ada 174 ayat yang baru dan 25 ayat yang tidak berubah. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala. Perubahan UUD 1945 menyebabkan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan garis-garis besar daripada haluan negara dan tidak lagi berwenang memilih Presiden. Salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam Amandemen Keempat UUD 1945 adalah Pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan pertama UUD 1945 pertama dilakukan tanggal 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR. Pendapat beliau didasarkan pada arti. Setelah melewati proses Amandemen ke-1 s. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hari ini, Senin (3/7). Sepanjang bisa. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan pernusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi. Perubahan dilakukan oleh MPR-RI hasil Pemilu Tahun 1999, yang dalam prosesnya berjalan secara bertahap mulai perubahan pertama sampai perubahan keempat. UU 2022. UUD 1945 adalah presiden sebagai peme- Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001. UUD 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. HAM dalam UUDBaik sekarang admin akan melanjutkan posting Naskah UUD 1945 versi sebelum Perubahan (Amandemen). 83 Pasal diubah; d. 5 Kalau RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 21 UUD. Perubahan UUD 1945 yang membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan. 1. Mekanisme penyempurnaan kemudian diejawantahkan ke dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tentang mekanisme. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR : Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999 = Perubahan. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen UUD sebanyak empat kali. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik − UU No. 4 Moh. PENDAHULUAN 1. Perubahan UUD 1945 tidak mengenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif memberi pertanggungjawaban kepada parlemen (DPR bahkan MPR). Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1,. Perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan. Perubahan UUD 1945, dikemukakan antara lain oleh Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. Partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri ini ingin menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat perubahan tersebut. Kedaulatan dimaksud dilaksanakan hanya oleh satu badan atau lembaga negara, yaitu MPR. itu, Ayat (2) diatur terpisah pasal baru (Pasal 23A), Ayat (3) dimunculkan dalam pasal. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara. Sidang Tahunan MPR 2001 yang dihelat tanggal 1-9 November 2001 menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945. ABSTRAK: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah. ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. lalu Berdasarkan Hukum Tata Negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang akan. Semula, Pasal 18 UUD 1945 yang termasuk dalam Bab VI hanya terdiri dari 1 pasal dengan 1 ayat saja. Pembagian kekuasaan membentuk undang-undang setelah perubahan UUD 1945 mengalami perubahan secara signifikan. Undang-undang (UU) NO. Isi Pasal 8 yang semula hanya terdiri. Kewenangan. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu amandemen pertama pada Sidang Umum MPR. Setelah terbitnya tiga ketetapan MPR tersebut, kehendak dan kesepakatan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makin mengkristal di kalangan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan sosial politik, termasuk partai politik. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002. Ada cukup banyak pasal yang mengalami perubahan atau penambahan isi dalam amandemen tersebut. Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21. memberikan gambaran alasan perubahan secara komprehensif maka perlu disusun Naskah Akademik. com - Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga Negara, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang sangat minim dalam UUD 1945 dan kehidupan demokrasi yang kesemuanya ditujukan pada perbaikanPerubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan sejak 1999-2002, telah berhasil mendistribusi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif kearah suatu keseimbangan baru yang lebih proporsional ketimbang pada rezim Orde Lama dan Orde Baru. "Menuju Parlernen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga IHJD 1945" (Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum. Faktanya, Sebelum pelaksanaan Amandemen Kedua, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan Ini bisa dikatakan sebagai. 2007. * Perubahan IV 10 Agustus 2002 * BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus.