undang undang narkoba terbaru 2014. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk:5 a. undang undang narkoba terbaru 2014

mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perbedaan pengertian Narkotika dengan Psikotropika. 2. Tujuan Pengaturan Pasal 48 Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan: a. com (29/4/2023) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Tedddy bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1 juncto Pasal. 5Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (PIXABAY/HUMUSAK) JAKARTA, KOMPAS. pdf. Sebagai contoh, ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat. Kebijakan itu salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1. GO. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. jdih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :. kemkes. Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru : Undang-undang RI. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23. Pencegahan. 3. Undang-undang (UU) NO. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala. Abstract . 10-10-2019. Pasal 54 Undang-Undang No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. Dalam hal ini, penyidikan akan didasari oleh ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Narkotika. Beranda. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebuah regulasi hukum yang sangat penting dalam dunia kreatifitas, intelektualitas, dan industri hiburan. Upaya legalisasi ganja medis juga pernah disuarakan Dwi Pertiwi, ibu dari Musa IBN Hassan Pedersen, anak laki-laki berusia 16 tahun yang mengidap cerebral palsy. yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayananUndang Undang Bpjs Kesehatan 2014 adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendahuluan PREKURSOR NARKOTIKA adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara. Psikotropika. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Penyalahgunaan. Jika Kita melihat undang-undang lain, tidak ada yang mengatur secara eksplisit tentang peran serta masyarakat. Undang Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. 59. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. +6221 525 3004; rohumas@kemenkumham. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022 tentang […] Mengingat : 1. Apa itu Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika Di Indonesia? Undang-undang. 2014/PN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: a. id: 13 hlm. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. • berlaku 11 oktober 2009. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai sudah ketinggalan zaman, isu revisinya pun masih bergulir sangat lamban sebab sejak digaungkan tahun 2015, revisi UU No. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2 Perbuatan Memiliki Ganja. berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat. 109 orang ditangkap. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,maka kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. H. Menurut laporan tersebut, satu persen dari pecandu narkoba tewas dari. Badan Narkotika Kabupaten/Kota. dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019tentang Perubahan Narkotika; c. Undang-Undang Narkoba Berbahaya tahun 1952 di Malaysia menetapkan hukuman mati wajib atas keyakinan, yang dapat membuat hakim tidak punya pilihan. 743 pil. Ancaman pidana penjara. Unduh. Berbicara mengenai inovasi aturan hukum yang bisa dijadikan alat untuk menjerat sindikat, Hakim Agung Surya Jaya melontarkan ide bahwa Undang-Undang No. Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. 04/2022 tentang Penelitian Dugaan. Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan. Kali ini saya ingin berbicara tentang kenakalan remaja dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Berlaku, dan Mengubah. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah obat yang merupakan singkatan dari narkotika,. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. 35 tahun 2009 yang merupakan tujuan dari undang-undang tersebut yaitu · (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. 4. DEFINISI NARKOTIKA • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. No. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Padahal, DPR sudah mengancam bila tidak segera menyodorkan draf dan naskah akademik, DPR bakal mengambil hak usul inisiatif terhadap revisi UU Narkotika. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan ini sudah tepat. GO. 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikan telah mengatur hal tersebut. Tahun. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap penyalah guna diberikan hukuman berbeda-beda sesuai. PP No. Strict Liability dalam UU Narkotika. Permasalahan yang dihadapi yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Viktimologi dan Bagaimana Peredaran Sindikat Narkotika di Indonesia dalam Era. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; i. Pidana penjara terkait dengan penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127. Oleh: Admin 21 Jul 2022; Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pasal 111 s/d 147 Undang-undang Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lihat Foto. Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan revisi UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya harus mengatur bahwa penyalahguna murni narkoba cukup dilakukan rehabilitasi. Kementerian Kesehatan. Tembakau dan alkohol tidak akan dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika dan psikotropika karena berbeda undang-undangnya," lanjut dia. Rp. idA A A. Korban Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . BNN dipimpin. Uud 1945 yang mengatur tentang narkoba. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Provinsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); jdih. Raffi Ahmad tersebut, dikarenakan berkas yang dikirim oleh BNN terus. (2014). Narkoba juga sering disebut sebagai narkotika, yaitu narkotika, obat-obatan psikotropika dan zat adiktif lainnya. H (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. id - Pemerintah Malaysia mencabut aturan hukuman mati dan akan mencari alternatif hukuman lain sebagai pengganti. Narkoba terbaru yang didapat dari pengembangan diri 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU/2009/35) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2019/NO. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. KUALA LUMPUR - Impor dan penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan di Malaysia asalkan mematuhi hukum. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa ganjaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. Daftar Isi. Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum. memperoleh pelayanan dalam mencari,. Bagaimana peraturan perundangan jika seseorang menanam ganja. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka. dalam Undang-Undang Narkotika sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada anak, hakim merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. , M. kitab suci atau simbol keagamaan. Kondisi darurat narkoba untuk Indonesia harus dihilangkan, oleh sebab itu pemberantasan narkoba harus diperkuat, guna pemberantasan narkoba yang lebih maksimal, UU tentang Narkotika dan Psikotropika perlu direvisi. (OGI) Hukum. Dengan peran serta masyarakat terhadap penanggulangan permasalahan Narkoba tersebut, maka sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika. yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Tidak mampu atau tidak. Narkotika. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebuah regulasi hukum yang sangat penting dalam dunia kreatifitas, intelektualitas, dan industri. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. S. alkohol, dan/atau narkoba; d. B/2014/PN Rap. c. Menurut penelitian Tanjung (2014), yang berjudul Jaringan Syaraf Tiruan dengan. Lihat Semua Permenkumham. kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat : 1. A. Pada prakteknya aparat penegak hukum mengkaitkan antara delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau. Mempercepat Revisi Undang-Undang Narkotika. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Semua ini adalah zat atau zat yang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dapat mengganggu fungsi tubuh, terutama dalam penempatan sistem saraf pusat, dan menyebabkan disfungsi fisik, mental, emosional, dan sosial pengguna. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang. Jumlah Dokumen 1. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya proses penegakan hukumnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580); 7. ”. 2,. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. penggolongan narkotika; c. justika. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Mengingat : 1. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. 13, LN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Tran ti Bich Hanh Narkoba (Jawa Tengah) 2014 Tidak Ada 2013 Abdul Hafeez (Paksitan) Narkoba (Banten) Suryadi swabuana alias budi kumis Pembunuhan Berencana 3. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perbedaan pengertian Narkotika dengan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. 2020/No. Di samping itu, untuk mengetahui penerapan pidana bagi anak yang. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. kemkes. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diprediksi akan rampung tahun 2022, pecandu narkoba nantinya bakal direhabilitasi. ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang. Sep 28, 2023. Kebijakan desentralisasi ini diperkuat dalam Pasal 18A UUD 1945 Ayat 1 yang berbunyi: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Terbaru. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik. Dengan demikian saat ini Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda. jaringan syaraf tiruan untuk mengidentifikasi pengguna narkoba. Kata Kunci: Narkotika, Keadilan, Rehabilitasi. CO, Jakarta - Seluruh fraksi di DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika). Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat,.